Jagat maya pun diramaikan dengan perbincangan terkait kasus yang terjadi pada 2016 lalu itu. Merespons situasi ini, pakar hukum tata begara, Muhammad Rullyandi buka suara. Rully berpendapat setiap ...

Dalam 100 hari pemerintahannya, Prabowo Subianto mengabaikan sejumlah undang-undang. Tak memiliki kemampuan berpidato.

Merdeka.com - Dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3 berbunyi, “Negara ... sebuah kasus yang melibatkan tindak pidana hingga penjatuhan hukum pidana, maka akan diatur dalam hukum acara pidana.

Pasalnya, kerusakan lingkungan tidak selalu dianggap merugikan negara dan merupakan suatu tindakan korupsi. Hal tersebut seperti diungkapkan sejumlah saksi dari pakar hukum ... salah satu dasar ...

Sementara itu, pembicara lain yakni Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Junaedi Saibih mengambil contoh kasus ...

Prabowo menyebut sejumlah negara sebagai contoh penerapan kepala daerah dipilih DPRD. pakar hukum tata negara Unand Feri Amsari menilainya keliru. “Yang menurut saya salah dari perspektif Pak Prabowo ...

Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah alias Castro, menduga ada upaya penyanderaan penyelenggara negara ...

Dia mengungkap soal budaya feodal hingga sistem tata negara. Tata kelola negara yang amburadul juga membuat praktik korupsi langgeng di Tanah Air. Bahkan kata dia, korupsi belakangan seperti halnya ...

Ia mengatakan, bahwa terlepas dari kasus yang menjerat kader partai NasDem yang mengusungnya itu, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ia mengeklaim telah menjalankan tata kelola pemerintahan ...

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas ... tetapi bisa dimulai dari kasus-kasus yang paling kasat mata dan spesifik. Sebagai contoh, dia menyebut kasus gratifikasi jet ...

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai Presiden Prabowo Subianto salah memberikan contoh negara terkait kepala daerah dipilih DPRD. Sebab ...