Sebutkan Ciri-Ciri Negara Hukum: Pengertian, Prinsip, dan Implementasinya
Pelajari ciri-ciri utama negara hukum, prinsip-prinsip dasarnya, serta implementasinya dalam sistem ketatanegaraan. Pahami ...
Tempo1d
Hukum di Pinggiran Kekuasaan
Presiden Prabowo Subianto meminggirkan persoalan hukum dalam 100 hari masa kerjanya. Lebih mengutamakan bagi-bagi kekuasaan.
Soal Kasus Pagar Laut, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah Ingatkan Indonesia Negara Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengingatkan kepada instansi yang berwenang untuk segera memproses penyidikan dan ...
JawaPos on MSN5d
Ramai Fenomena Pagar Laut, PKB Ingatkan Indonesia Negara Hukum Bukan Kekuasaan
Abdullah mengingatkan kepada instansi yang berwenang untuk segera memproses penyidikan dan penyelidikan pagar laut ini.
kumparan10h
Bolehkah Kita Menggunakan Tanah Pemerintah? Menyibak Hukum dan Batasannya
Tanah merupakan salah satu aset strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Pemerintah, sebagai ...
Soal Pagar Laut di Tangerang, Anggota DPR Fraksi PKB: Indonesia Negara Hukum Bukan Negara Kekuasaan
Anggota DPR RI Komisi III, Abdullah meminta instansi yang berwenang untuk segera memproses penyidikan dan penyelidikan ...
9 Negara Bersatu Demi Mendukung Hak Palestina, Indonesia?
jpnn.com - DEN HAAG - Sembilan negara, yakni Afrika Selatan, Malaysia, Namibia, Kolombia, Bolivia, Chili, Senegal, Honduras ...
Pakar Hukum Pidana dan Tata Negara Unej Soroti Wacana RUU KUHAP
Pakar Hukum Pidana dan Tata Negara Unej menyoroti wacana revisi KUHAP oleh Komisi III DPR RI. Wacana itu memang menjadi perhatian bagi sejumlah pihak.
Metrotvnews1d
Wamenkeu Anggito: Polri Berperan Strategis dalam Penegakan Hukum di Sektor Keuangan Negara
Sinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah terjalin untuk memastikan penegakan hukum di sektor keuangan. - metrotvnews.com ...
Akurat - Cepat Tepat Benar10h
Kasus Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi, Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Suap
Jika ada penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dalam kasus oagar laut, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.