Dalam melihat perkembangan situasi politik akhir-akhir ini, kita dibuat tercengang dengan adanya perubahan mendadak Tata ...

Berbagai rezim otoriter sering kali menggunakan kontrol legislatif sebagai alat untuk melemahkan lembaga independen.

Presiden Prabowo Subianto meminggirkan persoalan hukum dalam 100 hari masa kerjanya. Lebih mengutamakan bagi-bagi kekuasaan.

Bagi Anda yang ingin melanjutkan kuliah di jurusan hukum, pemeringkatan terbaru yang dirilis oleh Times Higher Education ...

JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, turut menanggapi wacana penambahan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut ...

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad,  menjelaskan, revisi tersebut bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap ...

Dalam teori Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum, aturan internal sebuah lembaga—dalam hal ini Tatib DPR—tidak bisa ...

Jakarta: Keputusan DPR merevisi peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR terkait perluasan kewenangannya ...

Hasan Nasbi menolak menanggapi revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang sedang bergulir di lembaga ...

Sejumlah pengamat menilai upaya DPR memperluas kewenangan dalam mengevaluasi pejabat negara dapat merusak sistem bernegara.

Palguna menyebut DPR tidak mengerti soal apa yang pihaknya telah lakukan. 'Masa DPR tidak mengerti teori hierarki dan ...

Masa DPR tidak mengerti teori hierarki dan kekuatan mengikat norma hukum? Masa DPR tak mengerti teori kewenangan?," ...