Indonesian Audit Watch (IAW) mengingatkan bahwa pengelolaan lahan tanpa legalitas yang lengkap bisa menjadi masalah besar bagi pemerintahan saat ...

Kementerian Keuangan, melalui kebijakan terbaru, secara resmi mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun ...

IAW mendesak agar DPR dan Kementerian Keuangan tidak terburu-buru mengakui lahan sawit ilegal sebagai aset negara.

Ketika Polri menyatakan tak ada kerugian negara kasus pagar laut, tapi tanpa hasil audit investigatif BPK, maka belum ...

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan pengelolaan lahan oleh BUMN harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Sampai saat ini, alat bukti yang dijadikan dasar dakwaan jaksa berupa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN ...

IAW mendesak para pemangku kebijakan untuk memeriksa klaim pengelolaan lahan sawit PT Agrinas Palma Nusantara.

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi PDIP Trimedya Panjaitan menegaskan, barang sitaan dan rampasan negara dari hasil tindak pidana harus dikelola secara optimal agar menjadi salah satu motor pemasukan ...

Sehingga total ada kerugian negara sebesar USD300 juta atau setara Rp5040 triliun yang seharusnya masuk ke kas negara ...

Pasal 6 UU tersebut menyebutkan bahwa BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam konteks hukum pidana ... tidak sah yang dinikmati oleh korporasi atas dasar ...