BEIJING - Pemerintah Tiongkok mempertanyakan alasan sejumlah negara membatasi akses ke DeepSeek, model kecerdasan buatan (AI) ...

Pakar hukum tata negara Feri Amsari, merespons mengenai usulan Pemilu 2029 menerapkan sistem pemungutan suara secara digital ...

Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2025 memutuskan hukum kepemilikan laut atas nama individu ...

PBNU menuturkan negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut baik atas nama individu maupun korporasi.

Kolonialisme adalah sistem penguasaan suatu negara atas negara lain. Pelajari sejarah, dampak, dan warisan kolonialisme di ...

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2025 menetapkan kepemilikan laut atas nama individu atau pun ...

IPW menilai ketentuan KUHAP memperluas prinsip Dominus Litis, menempatkan Jaksa Penuntut Umum menjadi satu Super Body. - Halaman all ...

Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan ...

Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 menetapkan kepemilikan laut atas nama individu maupun korporasi adalah haram.

Di balik jargon dan semangat "akuntabilitas", revisi ini adalah senjata politik untuk melanggengkan hegemoni DPR atas lembaga ...

Guru Besar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Unpad Prof Dr I Gde Pantja Astawa menyoroti dampak ketiadaan GBHN ...