Sebutkan Ciri-Ciri Negara Hukum: Pengertian, Prinsip, dan Implementasinya
Pelajari ciri-ciri utama negara hukum, prinsip-prinsip dasarnya, serta implementasinya dalam sistem ketatanegaraan. Pahami ...
Tujuan dari Konstitusi: Landasan Fundamental Negara
Pelajari tujuan dari konstitusi sebagai landasan fundamental negara. Pahami fungsi, jenis, dan kedudukan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Tempo1d
Hukum di Pinggiran Kekuasaan
Presiden Prabowo Subianto meminggirkan persoalan hukum dalam 100 hari masa kerjanya. Lebih mengutamakan bagi-bagi kekuasaan.
Soal Pagar Laut di Tangerang, Anggota DPR Fraksi PKB: Indonesia Negara Hukum Bukan Negara Kekuasaan
Anggota DPR RI Komisi III, Abdullah meminta instansi yang berwenang untuk segera memproses penyidikan dan penyelidikan ...
kumparan15h
Bolehkah Kita Menggunakan Tanah Pemerintah? Menyibak Hukum dan Batasannya
Tanah merupakan salah satu aset strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Pemerintah, sebagai ...
Tempo.co on MSN1d
9 Negara Bentuk Grup Den Haag untuk Dukung Palestina, Termasuk Malaysia
Negara-negara Kelompok Den Haag menolak untuk 'tetap pasif' dalam menghadapi kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap ...
9 Negara Bersatu Demi Mendukung Hak Palestina, Indonesia?
jpnn.com - DEN HAAG - Sembilan negara, yakni Afrika Selatan, Malaysia, Namibia, Kolombia, Bolivia, Chili, Senegal, Honduras ...
Pakar Hukum Pidana dan Tata Negara Unej Soroti Wacana RUU KUHAP
Pakar Hukum Pidana dan Tata Negara Unej menyoroti wacana revisi KUHAP oleh Komisi III DPR RI. Wacana itu memang menjadi perhatian bagi sejumlah pihak.
Metrotvnews1d
Wamenkeu Anggito: Polri Berperan Strategis dalam Penegakan Hukum di Sektor Keuangan Negara
Sinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah terjalin untuk memastikan penegakan hukum di sektor keuangan. - metrotvnews.com ...
Akurat - Cepat Tepat Benar15h
Kasus Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi, Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Suap
Jika ada penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dalam kasus oagar laut, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.