Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), mendatangi Komisi III DPR RI, sampai ...

Menurut Fahmi, Bulog tidak termasuk dalam daftar pengecualian bagi TNI yang boleh menjabat di ranah sipil, seperti dalam ...

Namun,kewenangan absolut ini kini menjadi sorotan karena dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan hukum dan mengancam prinsip keadilan.

Menurut Hibnu Nugroho, tidak dipotongnya pagu anggaran beberapa lembaga penegak hukum bisa memberi arah politik hukum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Nilai-nilai Islam, seperti “fikih difabel” memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip pendidikan inklusif di Indonesia.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi telah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama ...

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA- Konsep Dominus Litis merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana dan perdata yang ...

Dalam melihat perkembangan situasi politik akhir-akhir ini, kita dibuat tercengang dengan adanya perubahan mendadak Tata ...

Ada logika kesimpulan yang meloncat dari kepala anggota DPR saat merasa bisa mencopot pejabat dengan evaluasi berkala.

Pontianak,Kalbar-faamnews.com – PengadilanTata Usaha Negara (PTUN),sidangkan perkara Nomor: 28/G/2024/PTUN.PTK. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini yaitu,ketua majelis hakim,Devyani Yuli Kusna ...

Sejumlah pengamat menilai upaya DPR memperluas kewenangan dalam mengevaluasi pejabat negara dapat merusak sistem bernegara.

JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, turut menanggapi wacana penambahan wewenang Dewan ...