Dalam melihat perkembangan situasi politik akhir-akhir ini, kita dibuat tercengang dengan adanya perubahan mendadak Tata ...
Presiden Prabowo Subianto meminggirkan persoalan hukum dalam 100 hari masa kerjanya. Lebih mengutamakan bagi-bagi kekuasaan.
Berbagai rezim otoriter sering kali menggunakan kontrol legislatif sebagai alat untuk melemahkan lembaga independen.
Bagi Anda yang ingin melanjutkan kuliah di jurusan hukum, pemeringkatan terbaru yang dirilis oleh Times Higher Education ...
JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, turut menanggapi wacana penambahan wewenang Dewan ...
Hukum Pidana dan Peradilan: membahas sistem dan prosedur peradilan Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi dasar-dasar ...
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan, revisi tersebut bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap ...
Revisi Tatib DPR Bisa Berhentikan Hakim, Pakar Hukum: Langgar Konsep UUD, Peradilan Tak Lagi Merdeka
Revisi Tatib DPR membuat anggota dewan memiliki kewenangan mengevaluasi berkala pejabat negara dan memberikan rekomendasi pemberhentian yang bersifat mengikat.
Hasan Nasbi menolak menanggapi revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang sedang bergulir di lembaga ...
Sejumlah pengamat menilai upaya DPR memperluas kewenangan dalam mengevaluasi pejabat negara dapat merusak sistem bernegara.
“Iya, itu kan ujungnya masalah pemberhentian dan keberlanjutan daripada pejabat ataupun calon yang telah diparipurnakan ...
Prabowo menjelaskan fungsi perlindungan melalui fisik telah lama dikakukan para pendiri bangsa saat merebut kemerdakaan. Ia pun berharap para personel TNI dapat melanjutkan semangat mereka.
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results
Feedback