Sejumlah pengamat menilai upaya DPR memperluas kewenangan dalam mengevaluasi pejabat negara dapat merusak sistem bernegara.

Berbagai rezim otoriter sering kali menggunakan kontrol legislatif sebagai alat untuk melemahkan lembaga independen.

DPR menyepakati revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Revisi tersebut mengatur penyisipan Pasal 228A ...

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad,  menjelaskan, revisi tersebut bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap ...

Masa DPR tidak mengerti teori hierarki dan kekuatan mengikat norma hukum? Masa DPR tak mengerti teori kewenangan?," ...

Bagi Anda yang ingin melanjutkan kuliah di jurusan hukum, pemeringkatan terbaru yang dirilis oleh Times Higher Education ...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Pembukaan Gelar Operasi Penegakan ...

Liberalisme adalah ideologi politik yang menekankan kebebasan individu, persamaan hak, dan pemerintahan konstitusional. Pelajari sejarah dan prinsipnya di sini.

“Iya, itu kan ujungnya masalah pemberhentian dan keberlanjutan daripada pejabat ataupun calon yang telah diparipurnakan ...

Jakarta: Keputusan DPR merevisi peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR terkait perluasan kewenangannya untuk mengevaluasi pejabat yang mereka pilih menuai kritik pedas. Salah satunya ...

Revisi Tatib DPR membuat anggota dewan memiliki kewenangan mengevaluasi berkala pejabat negara dan memberikan rekomendasi pemberhentian yang bersifat mengikat.

DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test Independensi lembaga negara dinilai terancam ...