Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar nilai masuknya KPK dalam kepengurusan Danantara bisa timbulkan konflik kepentingan. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Universitas ...

Dosen hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, melihat penunjukan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai juru bicara presiden tidak bisa hanya sekedar ...

Ahli Hukum Tata Negara UGM sebut sulan para purnawirawan soal pemakzulan Gibran itu bisa terwujud, sesuai pasal 7A dan 7B Undang-undang Dasar 1945. TRIBUNNEWS.COM - Ketua Departemen Hukum Tata ...

Berikut syarat pemakzulan Gibran yang harus dipenuhi menurut pakar hukum tata negara UGM. SURYAMALANG.COM - Berikut ini daftar 3 syarat pemakzulan Gibran Rakabuming dari jabatan Wakil Presiden RI.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menilai, situasi politik pasca-pemilu 2024 menciptakan dinamika yang aneh dalam sistem presidensial Indonesia. Ia menyinggung mengenai ...

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai salah satu juru bicara presiden. Hal ini dinilai perlu payung hukum untuk memperkuat dasar hukum penunjukan tersebut. Pakar Hukum Tata Negara ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti berpandangan memakzulkan atau mencopot Wakil Presiden (Wapres) Gibran ...

Suparta, salah satu terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas ... terdapat norma hukum bahwa “Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada ...

Itu artinya, penembakan yang dilakukan Aipda Robig sangat brutal," kata kuasa hukum keluarga Gamma ... Membunuh tiga anak di bawah umur tapi masih digaji negara. Apa lolisi tidak malu?," kata Zainal ...