Dalam melihat perkembangan situasi politik akhir-akhir ini, kita dibuat tercengang dengan adanya perubahan mendadak Tata ...

Presiden Prabowo Subianto meminggirkan persoalan hukum dalam 100 hari masa kerjanya. Lebih mengutamakan bagi-bagi kekuasaan.

Berbagai rezim otoriter sering kali menggunakan kontrol legislatif sebagai alat untuk melemahkan lembaga independen.

Bagi Anda yang ingin melanjutkan kuliah di jurusan hukum, pemeringkatan terbaru yang dirilis oleh Times Higher Education ...

JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, turut menanggapi wacana penambahan wewenang Dewan ...

Hukum Pidana dan Peradilan: membahas sistem dan prosedur peradilan Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi dasar-dasar ...

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad,  menjelaskan, revisi tersebut bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap ...

Dalam teori Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum, aturan internal sebuah lembaga—dalam hal ini Tatib DPR—tidak bisa ...

Hasan Nasbi menolak menanggapi revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang sedang bergulir di lembaga ...

Revisi Tatib DPR membuat anggota dewan memiliki kewenangan mengevaluasi berkala pejabat negara dan memberikan rekomendasi pemberhentian yang bersifat mengikat.

Sejumlah pengamat menilai upaya DPR memperluas kewenangan dalam mengevaluasi pejabat negara dapat merusak sistem bernegara.

“Iya, itu kan ujungnya masalah pemberhentian dan keberlanjutan daripada pejabat ataupun calon yang telah diparipurnakan ...