TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Divisi Hukum KontraS, Andrie Yunus menilai perubahan Tata Tertib (Tatib) DPR yang kini punya kewenangan untuk mengevaluasi berkala pejabat negara bakal munculkan efek ...

Penerapan asas diminus litis atau pengendali perkara dalam Rancangan KUHAP dinilai perlu hati-hati karena bisa membuat tumpang tindih penanganan perkara.

Sebagai seorang aparat penegak hukum, memaknai keadilan harus selalu berawal dari keadilan sebagaimana teori tujuan hukum modern yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tidak boleh terpisahkan.

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik adanya penambahan kewenangan lewat Revisi UU TNI, Polri dan Kejaksaan. Hal ini ...

DPR bisa mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dapat memicu politisasi hukum. Kewenangan baru DPR ...

Tiga pemain naturalisasi, Ole Romeny, Tim Geypens, dan Dion Makx resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah mengambil ...